40 Contoh Soal PG PKN Kelas 11 Semester 1 Part 2
40 Contoh Soal PG PKN Kelas 11 Semester 1
Pada postingan kali ini admin akan berbagi 40 soal ulangan, uts, uas mata pelajaran PKN untuk kelas 11 semester 1. Dimana 40 soal tersebut membahas materi tentang :
Soal 1 - 20 Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal 21 - 40 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal 1 - 20 Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal 21 - 40 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40 Contoh soal pilihan ganda PKN kelas 11 semester 1 ini lengkap beserta kunci jawabannya. Dengan demikian contoh - contoh soal berikut ini bisa kita jadikan sebagai latihan, evaluasi maupun pembelajaran sebelum mengerjakan soal ulangan, UTS dan UAS semester 1.
Download Soal PG PKN Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Berikut ini merupkan file download soal pilihan ganda PKN kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 lengkap beserta kunci jawabannya pdf :
Download Soal PG PKN Kelas 11 Semester 1 Disini.
Download Kunci Jawabannya Disini.
Soal Seni Pilihan Ganda PKN Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Catatan : Untuk kunci jawaban diberi tanda tebal ( Bold ) di setiap soalnya.
Setelah sedikit penjelasan di atas, berikut ini 40 contoh soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal.....
a. 5 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
e. 23 ayat 1
2. Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
a. mengubah dan menetapkan UUD 1945
b. melantik presiden dan wakil presiden
c. memilih presiden dan wakil presiden
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden
e. memberhentikan wakil presiden
3. Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
a. hak intrpelasi
b. hak angket
c. hak inisiatif
d. hak amandemen
e. hak petisi
4. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 1 ayat (2)
c. pasal 2 ayat (1)
d. pasal 2 ayat (2)
e. pasal 2 ayat (3)
5. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut....
a. konstitutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. eksekutif
e. eksaminatif
6. Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalah....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 2 ayat (1)
c. pasal 3 ayat (1)
d. pasal 4 ayat (1)
e. pasal 5 ayat (1)
7. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali....
a. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden
b. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
d. MPR menetapkan GBHN untuk presiden
e. MPR menjadi lembaga tertinggi negara
8. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
a. DPR dan MPR
b. DPR dan presiden
c. DPR dan DPRD
d. presiden dan gubernur
e. MPR dan presiden
9. Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif di jalankan oleh....
a. presiden dan menteri
b. presiden dan DPR
c. presiden dan MPR
d. presiden
e. DPD
10. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih, kecuali....
a. anggota DPR
b. anggota MPR
c. presiden
d. wakil presiden
e. anggota DPD
11. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
12. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
13. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
14. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. membantu presiden dalam pemerintahan
15. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
16. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. langsung oleh rakyat
e. DPD
17. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. presiden
18. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
19. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. UUD 1945
b. peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. peraturan pemerintah
20. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
21. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
22. Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
23. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
24. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
25. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
26. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
27. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
28. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
29. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
30. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
31. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. daerah otonom
e. otonomi daerah
32. Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
a. politik
b. agama
c. kesehatan
d. keuangan
e. pertahanan dan keamanan
33. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
34. Badan eksekutif di daerah kota adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
35. Badan legislatif di kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten
d. camat
e. wali kota
36. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
a. pekerjaan umum
b. kesehatan
c. pendidikan
d. fiskal
e. tata ruang
37. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....
a. sejajar
b. lebih tinggi
c. lebih rendah
d. lembaga otonom
e. lembaga administratif
38. Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
a. kepala daerah
b. peraturan daerah
c. keputusan daerah
d. pengangkatan pejabat darah
e. kebijakan daerah
39. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 6 tahun
d. 8 tahun
e. 10 tahun
40. Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....
a. 10%
b. 20%
c. 50%
d. 80%
e. 90%